Reforma Agraria di Poso, Bank Tanah Siapkan Lahan 1.550

Reforma Agraria yaitu salah satu agenda pemerintah di bawah Presiden Jokowi dalam upaya membangun Indonesia secara merata dan meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat itu sendiri.

Ada tiga cita-cita mulia dalam program reforma agraria, yaitu merapikan ulang struktur agraria yang timpang menjadi berkeadilan, mengatasi perselisihan agraria, dan menyejahterakan rakyat setelah reforma agraria dikerjakan.

Reforma agraria secara fundamental memberikan program-program yang bisa mengatasi problem kemiskinan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan dengan kemandirian pangan nasional, meningkatkan produktivitas tanah, memberikan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki bagus secara pribadi, negara, dan tanah milik awam yang pemanfaatannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

Badan Bank Tanah sebagai perpanjangan tangan pemerintah, bersepakat untuk mendorong upaya tersebut. Sebagai badan khusus (sui generis) yang disusun oleh pemerintah pusat, Badan Bank Tanah mendapatkan mandat untuk menjamin ketersediaan tanah salah satunya untuk reforma agraria.

Mandat tersebut sudah dikerjakan Badan Bank Tanah dengan spaceman menyediakan lahan untuk reforma agraria salah satunya di Poso, Sulawesi Tengah seluas 1.550 Ha.

Deputi Bidang Pemanfaatan dan Kerja Sama Usaha, Hakiki Sudrajat baru-baru ini melaksanakan kunjungan kerja ke HPL Badan Bank Tanah di Poso. Kunjungan ini dalam rangka meninjau lokasi reforma agraria serta area pemanfaatan komersil dan pariwisata.

”Dari sisi reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah, tentu kami berkeinginan mempercepat pelaksanaanya. Ini akan memberikan manfaat yang betul-betul bagus bagi masyarakat. Dari sisi komersil, kami berkeinginan menentukan lahan yang akan dimanfaatkan oleh calon pemberi modal nanti dalam situasi 100 persen siap dipakai,” kata Hakiki dalam siaran persnya Jumat (10/5/2024).

Pemanfaatan Komersil

Lebih lanjut, pemanfaatan komersil di atas HPL Badan Bank Tanah akan menjadikan lapangan profesi serta mendorong pemerataan ekonomi di kawasan sekitarnya.

Berkaitan dengan reforma agraria, Deputi Hakiki juga sudah melaksanakan pertemuan dengan masyarakat yang ada di sekitar HPL. Pihaknya menyampaikan seketika upaya-upaya yang sudah dikerjakan Badan Bank Tanah dalam mempercepat proses reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah.

”Kami menentukan bahwa upaya percepatan terus dikerjakan. Tanggapan masyarakat disini juga bagus dan mendorong upaya-upaya kami. Lahan dari kami 100 persen siap, tinggal menunggu tindaklanjut dari GTRA ,” tuturnya.

Sementara itu, Project Team Leader Badan Bank Tanah Poso, Mahendra Wahyu menambahkan, pihaknya secara proaktif melaksanakan komunikasi dengan Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

”Komunikasi terus kita lakukan dengan stakeholder berhubungan untuk mempercepat proses reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah,” ujarnya.

Kemauan ke Bank Tanah

Dalam pertemuan dengan Deputi Hakiki dan Team Project Poso, salah satu masyarakat dari Lembah Napu, Arsyad, menyampaikan harapannya kepada Badan Bank Tanah. Mereka menegaskan siap untuk melaksanakan ketentuan Badan Bank Tanah dan GTRA dalam program reforma agraria.

”Kami menginginkan sekali agar program reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah ini seketika terlaksana. Agar kami bisa tenang melaksanakan aktifitas pertanian yang menjadi hajat hidup banyak masyarakat disini,” paparnya.

Sebagai info, Badan Bank Tanah menyediakan lahan seluas 1.550 Ha untuk program reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah dari sempurna luas lahan 6.655,47 Ha. Daerah ini mempunyai potensi yang besar untuk dimaksimalkan dari sektor peternakan dan perkebunan dengan komoditas utama seperti kakao, kelapa dalam, kopi arabika, kopi robusta, cengkeh, lada dan teh yang mana lokasi tersebut mendorong untuk ketahanan pangan.