Anies Baswedan Berharap RUU DKJ bisa Selesaikan Persoalan Jakarta

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ikut serta memberikan tanggapan terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang ketika ini sedang dibahas Pemerintah Sentra. Anies mengharapkan RUU DKJ bisa menuntaskan masalah Jakarta.
“Berdasarkan aku yang penting RUU ini dibentuk untuk menuntaskan masalah yang ada di kawasan Jakarta. Jadi kita lihat ada masalah tanah,” ujar Anies kepada Liputan6.com, Jumat (15/3/2024).
Adapun masalah tanah yang terjadi di Jakarta, seperti Kampung Akuarium, Bukit Duri, dan Kampung Bayan. Dengan adanya kewenangan kepala daerah diyakini bisa menuntaskan masalah tersebut.
Karena banyak di Jakarta ini irisan antara kewenangan pemerintah pusat dan daerah,” ucap Anies.
Anies membeberkan, adanya UU yang spesifik bukan tidak mungkin masalah yang ada di Jakarta bisa dipecahkan dengan baik. Anies menekankan, penyelesaian masalah tersebut bukan soal siapanya yang ditugaskan atau yang ditunjuk atau dipilih saja, tetapi bagaimana RUU DKJ menuntaskan masalah di Jakarta.
“Jakarta ini bukan cuma pusat perekonomian slot mahjong tetapi juga kebudayaan. Aku mengharap dari RUU ini ada penguasaan endomen, dana kekal untuk kegiatan kebudayaan sehingga Jakarta sebagai pusat kegiatan kebudayaan juga bisa maju dan bidang kebudayaan banyak sekali,” jelas Anies.
Adapun masalah lainnya di Jakarta adalah pembangunan infrastruktur dasar, seperti soal air. Anies mencontohkan air minum di Jakarta pasokannya berasal dari luar daerah.
“Air minum di Jakarta pasokannya dari luar, areanya di luar jakarta. Jadi kembali kepada pesan pertama aku RUU ini perlu menjadi solusi atas masalah yang selama ini ada,” jelas Anies.
Anies mengungkapkan, transportasi dan pembangunan infrastruktur dasar perlu, kewenangan yang luas bagi pemangku kawasan untuk bisa menuntaskan masalah. Anies tidak ingin RUU DKJ membuat masalah baru di Jakarta.
“Jangan sampai RUU ini membuat masalah baru yang susah penerapannya, selama ini kan ada badan kerja sama antar pemerintah daerah di jabodetabek nah ini bisa dimaksimalkan kewenangannya,” ungkap Anies.
Dikebut
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengharapkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dikebut dalam waktu singkat. Mengingat perannya kepada transisi ibu kota pemerintahan.
Ia mengatakan pembahasan RUU DKJ seharusnya selesai pada 15 Februari 2024 lalu, mengingat adanya batas waktu sejak diresmikannya Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (UU IKN). Kemudian, adanya transisi pemerintahan ke depan jadi satu skor perhatian.
Ia mengatakan, skema yang bisa dijalankan adalah dengan dibentuknya Panitia Kerja (Panja) RUU DKJ ini. Kemudian, dibahas bersamaan dengan tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin).
Nah ini 13 Maret sampai tanggal 3 (April) kami kira kita mekanismenya dengan menyusun panitia kerja, kemudian ada timus dan timsin bila berprofesi maraton dan berprofesi konsinyering dibahas satu persatu kami rasa-rasanya Insya Allah ini akan bisa dipecahkan dalam waktu (sidang) ini,\\\” urai Tito dalam Rapat Kerja dengan Badan Legislasi DPR RI, Jakarta, Rabu (13/3/2024).
Ia mengatakan, kerjasama ini bisa dibilang sebagai upaya meringankan beban. Maksudnya, adalah beban atas pembahasan yang belum berlanjut sejak disepakati adanya revisi Undang-Undang DKI Jakarta.
\\\”Sehingga tidak menjadi beban bagi kita, beban tata krama yang telah disepakati bersama,\\\” kata ia.